{"id":4939,"date":"2026-06-24T16:12:04","date_gmt":"2026-06-24T09:12:04","guid":{"rendered":"https:\/\/universaleco.id\/?p=4939"},"modified":"2026-06-24T16:12:04","modified_gmt":"2026-06-24T09:12:04","slug":"makin-praktis-urus-laporan-lingkungan-kini-lebih-mudah-lewat-simpel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/universaleco.id\/en\/makin-praktis-urus-laporan-lingkungan-kini-lebih-mudah-lewat-simpel\/","title":{"rendered":"Makin Praktis! Urus Laporan Lingkungan Kini Lebih Mudah Lewat SIMPEL"},"content":{"rendered":"

Di era transformasi digital yang semakin pesat, pengelolaan dokumen lingkungan hidup perusahaan mengalami revolusi signifikan. <\/span>SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup)<\/b> hadir sebagai solusi praktis yang mengubah cara perusahaan di Indonesia memenuhi kewajiban pelaporan lingkungan dari proses manual yang rumit menjadi sistem digital yang efisien dan terintegrasi.<\/span><\/p>\n

Memahami dan mengadopsi <\/span>SIMPEL<\/b> bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup Indonesia. Sistem ini didasarkan pada fondasi hukum yang kuat, dimulai dari <\/span>Pasal 68 huruf a UU No. 32 Tahun 2009<\/b> yang mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan\/atau kegiatan untuk memberikan informasi terkait Perizinan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (PPLH) secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu [regulasi].<\/span><\/p>\n

Dasar Hukum SIMPEL: Dari UU hingga Peraturan Menteri<\/b><\/h3>\n

Landasan Utama: UU No. 32 Tahun 2009<\/b><\/h3>\n

Pasal 68 huruf a UU No. 32 Tahun 2009<\/b> tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan kewajiban fundamental:”Setiap orang yang melakukan usaha dan\/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.”<\/span><\/p>\n

Informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu diberikan dalam bentuk laporan yang disampaikan antara lain dalam bentuk elektronik. Pelaporan secara elektronik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memantau ketaatan pemegang izin di bidang lingkungan hidup, sehingga perlu dibentuk sistem pelaporan terintegrasi secara elektronik [regulasi].<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Peraturan Pelaksana: Permen LHK P.87\/2016<\/b><\/h2>\n

Sebagai turunan dari UU No. 32\/2009, <\/span>Peraturan Menteri LHK Nomor P.87\/Menlhk\/Setjen\/Kum.1\/11\/2016<\/b> tanggal 11 November 2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup bagi Usaha dan\/atau Kegiatan menjadi landasan operasional pelaksanaan SIMPEL. Peraturan ini mengatur secara komprehensif seluruh aspek sistem pelaporan elektronik [regulasi].<\/span><\/p>\n

Ruang Lingkup SIMPEL: Apa Saja yang Diatur?<\/b><\/h3>\n

1. Kewajiban Pelaporan Elektronik bagi Pemegang Izin Lingkungan<\/b><\/h4>\n

Setiap perusahaan yang memegang izin lingkungan atau izin PPLH wajib melaporkan kegiatan dan kinerja lingkungannya secara elektronik melalui <\/span>SIMPEL<\/b>. Kewajiban ini berlaku untuk perusahaan terbuka, publik, dan semua usaha dengan dampak penting terhadap lingkungan hidup.<\/span><\/p>\n

2. Pengaturan Mekanisme SIMPEL<\/b><\/h4>\n

Permen LHK P.87\/2016 mengatur dua mekanisme utama:<\/span><\/p>\n

a. Registrasi<\/b><\/h5>\n